MENANTI “ANDALAN BARU” PENANGANAN PANDEMI, EFEKTIFKAH?

MENANTI “ANDALAN BARU” PENANGANAN PANDEMI, EFEKTIFKAH?


Oleh: Ratna Mufidah, SE


Setelah hampir delapan bulan lamanya sejak Pemerintah mengumumkan kasus Covid di Negeri ini, sampai saat ini kurva yang menunjukkan angka kasus harian secara nasional masih menunjukkan kenaikan secara umum dengan kasus hariannya mencapai lebih dari 4000 kasus baru.


Tentu dengan kondisi ini, Indonesia belum mencapai angka puncak kasus.Diperkirakan angka kasus akan terus bertambah seiring dengan adanya aksi-aksi massa mahasiswa dan kaum buruh akhir-akhir ini maupun rencana pemerintah mengadakan Pilkada akhir tahun ini yang diprediksi akan memunculkan klastet-klaster baru Pilkada.
Di tengah kebijakan maju-mundur dan ketat-longgar terhadap penerapan PSBB, Pemerintah jauh hari telah mengandalkan jurus penanganan pandemi dalam program vaksinasi Covid yang ditargetkan bisa dilaksanakan awal tahun depan. Tentu hal tersebut banyak memunculkan pro-kontra dalam masyarakat, mulai dari bahasan halal-thoyib-nya bahan vaksin, kesan kejar-tayangnya pembuatan vaksin sampai dengan distribusinya.


Menurut Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar.


Erick mengaku belum bisa menentukan kisaran harga vaksin Covid-19 non-subsidi atau mandiri. Sebab, nantinya vaksin yang beredar di masyarakat tidak hanya dari satu produsen. Sehingga harga tersebut akan bergantung kepada perusahaan dan negara terkait.


Itu artinya, saat vaksin ini dipandang sebagai “solusi” kesehatan masyarakat atas wabah yang sedang melanda, sebagian masyarakat yaitu yang non-subsidi harus mempersiapkan biaya sendiri untuk pengadaannya. Hal itu tentu tak terlepas dari kondisi perekononomian negara yang tak mampu meng-cover biaya kesehatan seluruh rakyat, meski sudah menerapkan program BPJS.


Adapun mengenai pro-kontra masyarakat terhadap vaksinasi covid sendiri, tentu tak bisa dilepaskan dari kasus-kasus dibalik cedera vaksin yang terjadi di masyarakat selama ini baik akibat dari kesalahan pelaksanaan maupun jaminan keamanan bahannya. Misalnya, masih ada kasus tenaga kesehatan yang menyuntikkan vaksin kepada anak yang sedang kurang sehat. Ataupun kurangnya prosedur untuk memastikan anak-anak dengan alergi bahan-bahan kimia tertentu yang ada pada vaksin supaya tetap aman, dan sebagainya. Disamping pula belum adanya tanggung-jawab penuh saat ada dampak lain dari pemberian vaksin tersebut.
Pada akhirnya wajar bila masyarakat menaruh curiga, ada bisnis yang menjanjikan bagi perusahaan maupun produsen-produsen farmasi dibalik program vaksin-vaksin tersebut, artinya dalam hal ini pemerintah tidak murni menjalankan peri’ayahan/pengurusan rakyat semata.


Bagaimanapun juga, kebijakan yang komprehensif terkait penanganan pandemi ini jauh lebih penting daripada hanya menantikan jurus andalan baru, vaksin covid, yang juga belum teruji hasilnya di negara manapun dalam memberantas pandemi. Penanganan yang serius dengan belajar kepada negara-negara yang berhasil menekan angka kasus Covid seperti Vietnam dan Korea tentu bisa dilakukan Pemerintah saat ini.


Wabah telah ada sejak dahulu, bagaimana konsep penanganannya pun telah ada dalam Islam, yaitu memisahkan yang sehat dengan yang sakit, yang kemudian diadopsi saat ini dengan sangat baik oleh negara-negata maju dengan menerapkan T3 yaitu test, trace, treatment atau tes, lacak, isolasi. Serta mengedukasi masyarakat dengan 3M (masker, mencuci tangan, menjaga jarak).
Penanganan pandemi baik dengan atau tanpa vaksin, bahkan termasuk seluk-beluk penelitian dan pengembangan vaksinnya, akan sangat sulit dilakukan bila kondisi negara dalam kondisi carut-marut seperti ini. Sudah saatnya bangsa ini menengok kembali bagaimana sistem Islam menyelesaikan permasalahan kesehatan, ekonomi dan wabah dengan baik.